Analisis Permasalahan Batas Darat Antara Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Aspek Teknis dan Teknologi Geospasial
DOI:
https://doi.org/10.55893/jt.vol21no2.469Kata Kunci:
batas darat, The Outstanding Boundary Problems (OBP), model solusi, aspek teknik dan teknologi, SRTMAbstrak
Pelaksanaan kegiatan survei dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia, di Kalimantan telah dilaksanakan sejak tahun 1975, hingga saat ini masih terdapat 7 permasalahan batas yang belum terselesaikan. Persoalan batas yang belum terselesaikan ini disebut Outstanding Boundary Problems (OBP). Pada pelaksanaannya timbul permasalahan yang diakibatkan oleh perbedaan datum maupun karena perbedaan interpretasi traktat 1891, 1915 dan 1928 yang dibuat antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Inggris. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mencari alternatif model solusi permasalahan batas darat antara Indonesia dan Malaysia dengan melakukan studi kritis, komprehensif dan analisis aspek teknis pelaksanaan survei dan penegasan batas negara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif aspek teknik dan teknologi Geospasial. Penelitian ini menggabungkan studi literatur yang luas menggunakan peta, citra satelit resolusi tinggi, data SRTM dan data lapangan hasil survei dan penegasan batas RI-Malaysia untuk menghasilkan sebuah kajian yang komprehensif dalam perspektif aspek teknis dan teknologi Geospasial. Hasil studi menghasilkan alternatif model solusi permasalahan batas darat antara Indonesia-Malaysia yaitu Indonesia mendapatkan 3 klaim dan Malaysia memperoleh 3 klaim dari 7 permasalahan yang ada dan kedua belah pihak membagi dua untuk Wilayah Batu Aum.
Referensi
Abidin, H. Z., 2001, Geodesi Satelit, PT. Pradya Paramita, Jakarta
Abidin, H.Z., 2014, SRGI 2013, Karakteristik dan Implementasi, Prosiding Seminar SRGI 2013, Menuju Sistem Referensi Tunggal Pemetaan Nasional, Ikatan Surveyor Indonesia, Pekanbaru, 21 Mei 2014.
Abidin, H. Z., Villanueva, K. J., Sutisna, S., dan Patmasari,T., 2005, Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia - Singapura: Status Permasalahannya, Proc. ITB Sains & Teknologi, Volume 37 A, No.1, hal 23-47, Bandung.
Adler, R., 1995, Positioning and Mapping International Land Boundaries, IBRU Boundary & Territory Briefing, Vol.2, No.1, Durham, UK.
Adler, R., 2000, Geographical Information in Delimitation, Demarcation and Management of International Land Boundaries, IBRU Boundary & Territory Briefing, Vol.3, No.4, Durham, UK.
Aghemelo, A. T. dan Ibhasebhor, S., 2006, Colonialism as a Source of BoundaryDispute and Conflict among African States: The World Court Judgement onthe Bakkassi Pennisula and its Implications for Nigeria, J. Soc. Sci. 13(3), Kamla-Raj,
Akweenda, S., 1990, The Legal Significance of Maps in Boundary Questions:British Year Book of International Law, V. 16, p. 205-255, diakses dari http://bybil.oxfordjournals.org/at Gadjah Mada University on May 12, 2013.
Al Sayel, M. A., Lohmann, P., dan Heipke, C., 2009, International Boundary Making- Three Case Study, Proceeding ISPRS Hannover Workshop 2009: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information, Hannover, Germany, 2-5 Juni 2009, http:// www.isprs.org/proceeding/XXXVIII/1_4_7-W5.
Amer, R., 1997, Border Conflicts between Cambodia and Vietnam, Artical Section, IBRU Boundary and Security Bulletin Summer 1997, pp.80-91, Durham, UK.
Asmoro, P., 1980, Peta Topografi: Peta untuk Pembangunan ataukah Peta Militer?, Dokumen No.13/1980, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Cibinong.
Aurousseau, M., 1957, The Rendering of Geographical Names, Hutchinson, London.
Bakosurtanal, 2003, Spesifikasi Pemetaan Rupabumi, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, No. HK.00.04/41-KA/XII/2003, Cibinong, Indonesia.
Bakosurtanal, 2010, SNI Pemetaan Topografi skala 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, dan 1:250.000, Cibinong.
Banta, 1996, Assessment in Practice, Jossey Bass Publisher, San Fransisco.
Blair, J. P., 1991, Urban and Regional Economics, Irwin Inc.
Blake, G., 1995, The Depiction of International Boundaries on Topographic Maps: Articles Section, IBRU Boundary and Security Bulletin Summer 1997, Durham, UK.
Brinker, R. C. dan Wolf, P. R., 1984, Elementary Surveying, Harper & Row Publisher Inc.,New York.
Brownlie, I., 1979, African Boundaries: A Legal and Diplomatic Encyclopedia,Hurst & Company, London.
Bujra, A., 2002, African Conflics: Their Causes and Their Political and Social Environment, Development Policy Management Forum, Addis Ababa.
Caflisch, L., 2006, A Typology of Borders, International Symposium on Land and River Boundaries Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development Bangok, Thailand, 6-11 November 2006, http://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006.
Campbell, J., 2001, Map Use and Analysis, McGraw-Hill Companies, New York.
Deeley, N., 2001, The International Boundaries of East Timor,Boundary and Territory Briefing, Vol.3, No.5, International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham, UK.
Dominguez, J. I., Mares, D., Orozco, M., Palmer, D. S., Aravena, F. R., and Serbin, A., 2003, Boundary Disputes in Latin America, United States Institutes of Peace, Peaceworks No.50, Washington DC.
Donaldson, J. W., and Williams, A. J., 2008, Delimitation and Demarcation: Analysing the Legacy of Stephen B. Jone's Boundary Making, Geopolitics,13:4,676-700, http://dx.doi.org/10.1080/14650040802275503
Dittopad, (2022): Laporan CPD Timur Kegiatan Survei OBP Sungai Sinapad-Sesai
Fahrurrazi, D., 2011, Sistem Acuan Geodetik, dari Bigbang sampai Kerangka Acuan Terestrial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Fatile, O. J., 2011, Management of Inter and Intra States Boundary Conflicts in Nigeria, An Empirical Approach, Dorrance Publishing Co. Inc., Pittsburgh.
Fisher, S., Deha, I., Jawed, L., Richard, S., Williams, S., Williams, and Sue, 2001, Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak, The British Council Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta
Forbes, V. L., 2001, Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas, Yusof Ishak House, Singapore University Press, Singapore
Furlong, G.T., 2005, The Circle of Conflict, The Conflict Resolution Toolbox, Model & Map for Analyzing, Diagnosing and Resolving Conflict, Chapter 4, p.29-54, John Wiley and Sons, Ontario, Canada.
Ghilani, C. D., and Wolf, R. P., 2007, Elementary Surveying An Introduction to Geomatics, Upper Saddle River, New Jersey, Hagget,P., Cliff and Frey, A., 1977, Locational Analysis in Human Geography, JohnWilley and Sons.
Hyde, 1993, Maps as Evidence in International Boundary Disputes, American Journal of International Law, 27: 311-316, Washington.
ICJ, 2013, Judgment in the case concerning the Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), www.icj-cij.org//homepage, diakses tanggal 5 Februari 2014.
Ikawati, Y., dan Setiawati, D. R., 2009, Survei dan Pemetaan Nusantara, Buku 40 tahun Bakosurtanal, Penerbit Bakosurtanal bekerjasama dengan MAPIPTEK, Jakarta.
Ikome, F. N., 2012, Africa’s International Borders as Potential Sources of Conflict and Future Threats to Peace and Security, Paper No. 233, Institute for Security Studies, Addis Ababa.
KONVENSI BELANDA - INGGRIS 20 JUNI 1891: Konvensi Antara Britania Raya Dan Belanda Dalam Menentukan Garis Perbatasan Di Kalimantan Yang Ditandatangani Di London Pada Tanggal 20 Juni 1891.
Mabes TNI, (2014): Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia. Staf Operasi Mabes TNI.
PERJANJIAN BELANDA - INGGRIS 26 SEPT. 1915 : Protokol antara Inggris Raya dan Negeri Belanda mengenai batas antara Negara Borneo Utara dan daerah-daerah milik Belanda (Dutch) di Kalimantan, ditandatangani di London {English Text - Lagemans, XVIII, 498; also T.S. 12 (1915), CD.8105 - Yarly. 1914 - 6, LXXXIV, 75 - Hertslet, XXVII, 970 - Brit. For., C[X, 856 De Martens, 3, XII, 264 - Oran, 1914 - S,SO}.
PERJANJIAN BELANDA - INGGRIS 26 MARET 1928 : Konvensi no.2516 antara Inggris Raya dan Irlandia Utara, dengan Negeri Belanda sehubungan dengan penentuan lebih lanjut batas-batas dari garis batas antara Negara (States) di Kalimantan (Borneo) di bawah protektorat Inggris dan wilayah Belanda di pulau tersebut. Ditandatangani di Den Haag tanggal 26 Maret 1925
File Tambahan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Sukanto Hadi
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menyerahkan artikel di Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan Aplikasi Teknik untuk keperluan publikasi telah mengetahui bahwa Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan Aplikasi Teknik memberikan akses terbuka terhadap konten untuk mendukung pertukaran informasi mengenai ilmu pengetahuan, sesuai dengan penerbitan daring yang berbasis Open Access Journal dan mengikuti Creative Commons Attribution 4.0 International License. Sehingga penulis setuju dengan ketentuan-ketentuan berikut:
1. Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada pihak jurnal dengan pekerjaan secara bersamaan
di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan
dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi pertama artikel tersebut di Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan
Aplikasi Teknik.
2. Penulis dapat melakukan perjanjian tambahan untuk hak distribusi non-eksklusif artikel yang telah diterbitkan di jurnal ini
(misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan mengakui bahwa
publikasi pertama dilakukan di Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan Aplikasi Teknik.
3. Penulis diizinkan dan didorong untuk menyebarkan karya mereka secara daring (misalnya, dalam repositori institusi atau
laman web penulis) setelah artikel terbit (proses penerbitan artikel selesai). Hal ini terkait dengan imbas dari pertukaran
informasi yang produktif (Lihat Pengaruh Open Access).
