Analisis Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat
DOI:
https://doi.org/10.55893/jt.vol24no2.774Kata Kunci:
Sertifikat Laik Fungsi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), SIMBG, Bangunan GedungAbstrak
Regulasi nasional mengamanatkan bangunan yang andal dan aman melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF), namun implementasinya di Kabupaten Bogor menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja implementasi SLF berbasis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya, dan merumuskan strategi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed-method) yaitu menggabungkan analisis kuantitatif terhadap 2.440 data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan 197 permohonan SLF dari basis data SIMBG dengan analisis kualitatif melalui studi kasus, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kinerja implementasi belum optimal, ditandai oleh kesenjangan kepatuhan sebesar 24,6% untuk bangunan skala signifikan dan kegagalan fungsi jalur cepat (fast track) 3 hari. Faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran pemilik bangunan, serta kendala prosedural dalam SIMBG. Sementara itu, keterlambatan pada proses jalur standar (standard track) 28 hari disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen pemohon dan kapasitas teknis internal pemerintah daerah yang terbatas. Meskipun demikian, analisis SWOT menempatkan implementasi SLF pada kuadran pertumbuhan agresif, mengindikasikan potensi perbaikan yang sangat besar. Rekomendasi strategis difokuskan pada sosialisasi terstruktur, penguatan regulasi daerah melalui Peraturan Bupati, peningkatan efisiensi, pengembangan ekosistem jasa konstruksi lokal, dan advokasi kebijakan di tingkat nasional.
Referensi
Andhyni, K. (2022), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Perolehan Sertifikat Laik Fungsi (Tesis Magister Teknik Sipil).Universitas Gajah Mada
Aziza, M. I. (2021). Tantangan Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Bandung (Tesis Magister Teknik Sipil). Institut Teknologi Bandung.
Harisun, E. (2013). Kajian sistem sertifikasi laik fungsi bangunan gedung di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmiah Media Engineering, 3(1), 14–22.
Heriyusman, D. (2021). Pemetaan Faktor-Faktor Pengaruh Implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung: Pendekatan Gap Analysis. Jurnal Sains dan Teknologi UTP, 15(2), Agustus 2021. pISSN 2356-0878, eISSN 2714-6758.
Iskandar, B., Dini, S. N. E., Hatmoko, J. U. D., & Kistiani, F. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi untuk Gedung Pemerintah di Kota Semarang. Jurnal Karya Teknik Sipil Undip.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Tutorial SIMBG Dinas: Buku Panduan Pengguna. Diakses dari https://simbg.pu.go.id/info/Tutorial-SIMBG-Dinas.pdf.
Mahmudi, M., Noviyanto, M. R., Rahmawati, D., & Anggraini, L. (2019). Analisis Pelaksanaan Sertifikat Laik Bangunan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang. Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS), 2019.
Nasution, R. A., Barus, M. A. A. G., & Arif, M. (2024). Analisis dampak penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap nilai dan kinerja pada perusahaan DPD REI Sumatera Utara. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 37-45. https://doi.org/10.58192/profit.v3i1.1628
Octafialdo, S., & Hartono, S. (2021). Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi: Studi di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Tata Bangunan Kabupaten Sidoarjo. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(1), 158-162.
Rangkuti, F. (1999). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rekanusa. (2024). Sertifikat Laik Fungsi (SLF): Legalitas, Manfaat, dan Tantangannya. Diakses dari https://rekanusa.co.id.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian PUPR.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian PUPR.
Schinder Law Firm. (2024). Indonesian Building Compliance Guide: The Importance and Legal Requirements of the SLF Certificate. Diakses dari https://schinderlawfirm.com.
Wahyuni, W. (2022). Tata Cara Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. HukumOnline. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-pengurusan-sertifikat-laik-fungsi-bangunan-lt6260a9ef6ef41
Wiharti, W., As'ad, S., & Handayani, F. S. (2023). Studi Perbandingan Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Studi kasus: Kebijakan Sertifikasi Bangunan Gedung di Indonesia, Malaysia, dan India). Seminar Nasional 2023: Sinergitas Era Digital 5.0 dalam Pembangunan Teknologi Hijau Berkelanjutan. ITN Malang, 9 Desember 2023.
File Tambahan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Bersama Salamuddin Ginting, Asep Supriatna
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menyerahkan artikel di Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan Aplikasi Teknik untuk keperluan publikasi telah mengetahui bahwa Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan Aplikasi Teknik memberikan akses terbuka terhadap konten untuk mendukung pertukaran informasi mengenai ilmu pengetahuan, sesuai dengan penerbitan daring yang berbasis Open Access Journal dan mengikuti Creative Commons Attribution 4.0 International License. Sehingga penulis setuju dengan ketentuan-ketentuan berikut:
1. Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada pihak jurnal dengan pekerjaan secara bersamaan
di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan
dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi pertama artikel tersebut di Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan
Aplikasi Teknik.
2. Penulis dapat melakukan perjanjian tambahan untuk hak distribusi non-eksklusif artikel yang telah diterbitkan di jurnal ini
(misalnya, posting ke sebuah repositori institusi atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan mengakui bahwa
publikasi pertama dilakukan di Jurnal Teknik: Media Pengembangan dan Aplikasi Teknik.
3. Penulis diizinkan dan didorong untuk menyebarkan karya mereka secara daring (misalnya, dalam repositori institusi atau
laman web penulis) setelah artikel terbit (proses penerbitan artikel selesai). Hal ini terkait dengan imbas dari pertukaran
informasi yang produktif (Lihat Pengaruh Open Access).
